Connect with us

Tanah Papua

Mogok Kerja Kerap Berujung PHK, DPRD Mimika Imbau PTFI Pertimbangkan Sisi Kemanusiaan

Published

on

TIMIKA, Kabartanahpapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika mengimbau manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja yang melakukan aksi mogok kerja di Tembagapura.

Seperti diketahui, ribuan pekerja tambang yang mengatasnamakan pekerja 7 suku melakukan mogok kerja dan memblokade jalan tambang di Mil 72 Ridge Camp, Distrik Tembagapura sejak Senin (24/8/2020) lalu.

Para pengunjuk rasa menuntut jadwal bus SDO (Shift Day Off) ke Timika kembali normal agar mereka bisa bertemu keluarga. Selain itu mereka juga meminta pembayaran insentif kerja selama masa pandemi COVID-19.

“Saya meminta kepada PT Freeport (PTFI), jangan lagi menjadikan demo karyawan ini dipakai sebagai pintu masuk untuk mem-PHK-kan karyawan,” ujar Sekretaris Komisi C DPRD Mimika Saleh Alhamid di kantor DPRD Mimika, Jumat (28/8/2020).

(Baca Juga: Tuntutan Tidak Dipenuhi Manajemen PTFI, Pekerja Tetap Blokade Jalan Tambang)

Saleh mengakui mogok kerja yang dilakukan pekerja tentu mengganggu aktivitas perusahaan tambang emas ini. Di sisi lain, para pekerja melakukan mogok kerja untuk menyampaikan keresahan dan unek-unek agar bisa diketahui manajemen perusahaan dan mencari solusinya.

“Kalau mereka tidak demo, mana mungkin apa yang menjadi keresahan pekerja bisa diketahui oleh manajemen,” kata politisi Partai Hanura ini.

(Baca Juga: Bantuan Keuangan Parpol Direalokasi, DPC Partai Hanura Ancam Polisikan Kepala Kesbangpol Kabupaten Mimika)

Para pengunjuk rasa, kata Saleh, bukanlah pekerja kantoran tapi pekerja lapangan yang tidak memungkinkan mereka menyampaikan sesuatu kepada pihak manajemen perusahaan. Karenanya, mungkin dengan cara mogok ini mereka bisa menyampaikan keluhannya.

“Saya tidak tahu, apakah demo yang dilakukan pekerja diatur di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau tidak. Namun, selaku komisi yang membidangi ketenagakerjaan berharap perusahaan tidak melakukan PHK. Kalaupun tindakan mereka salah, cukup diberi peringatan,” ucapnya.

Berkaca dari pengalaman demo pekerja yang terjadi di areal PTFI sebelumnya, kata Saleh, biasanya berujung tindakan PHK. Akibatnya tentu berdampak pada keluarga mereka.

“Jadi kami berharap manajemen Freeport bisa mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan, karena para pekerja itu hanya menyampaikan aspirasi mereka di areal kerja,” pungkasnya. (JND)

Komentar