Penghasilan Pajak Meningkat, Ketergantungan Terhadap Utang Berkurang

JAKARTA, Kabartanahpapua.com – Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis, Denni P. Purbasari menegaskan bahwa penghasilan pajak semakin dapat diandalkan untuk mendanai belanja pemerintah.

Terbukti, kata dia, defisit keseimbangan primer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin kecil karena kontribusi pajak yang terus meningkat.

Keseimbangan primer merupakan penerimaan negara setelah dikurangi belanja negara, di luar pembayaran bunga utang. Defisit APBN terjadi bila total belanja negara, termasuk pembayaran bunga utang, lebih besar daripada pendapatan negara.

“Besar kecil defisit menentukan berapa banyak utang baru yang mesti dicari oleh pemerintah,” ujar Denni di Jakarta, Kamis (1/11/2018) kemarin.

(Baca Juga: Indonesia Rumah Kita Bersama, Jangan Gunakan Isu Rupiah untuk Kepentingan Kontestasi Politik)

Ia menjelaskan bahwa keseimbangan primer konsisten turun sejak 2015. Merujuk APBN 2019 yang baru saja disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), keseimbangan primer tahun depan ditargetkan hanya minus Rp20,1 triliun.

“Artinya, rasio keseimbangan primer terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 0,12 persen,” kata Denni.

Sebagai pembanding, dari 2015 hingga 2017, defisit keseimbangan primer berturut-turut turun dari Rp142,5 triliun, Rp125,6 triliun, dan Rp124,4 triliun. Pada 2018, diproyeksikan turun lagi menjadi Rp64,8 triliun.

“Ini berarti, rasio terhadap PDB terus mengecil, berturut 1,23 persen, 1,01 persen, 0,92 persen, dan tahun ini diharapkan menjadi 0,44 persen. Bahkan, bukan tidak mungkin, lebih kecil lagi. Sebab, hingga September 2018, defisitnya baru sebesar Rp2,4 triliun,” papar Denni.

“Tren ini menunjukkan, APBN kita bergerak ke arah yang semakin sehat. Bahkan, keseimbangan primer menuju arah positif,” kata Denni menambahkan.

Pajak Jadi Sumber Utama Mendanai Belanja Pemerintah

Seiring dengan keseimbangan primer yang mendekati nol, defisit APBN pun kian menciut. Rasio defisit APBN tahun ini diperkirakan yang terendah sejak 2013, yakni 2,12 persen terhadap PDB. Tahun depan, rasio defisit APBN terhadap PDB akan kembali diturunkan menjadi 1,84 persen. Pada akhir 2014, ketika pemerintahan Jokowi-JK baru dimulai, defisit APBN mencapai 2,25 persen.

“Perkembangan tersebut sejalan dengan ambisi pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan APBN mandiri. Artinya, penerimaan pajak menjadi sumber utama belanja negara,” ujar Denni.

(Baca Juga: Pemerintah Resmi Turunkan Pajak Penghasilan UMKM Jadi 0,5 Persen)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa dalam APBN 2019, pemerintah menargetkan, penerimaan pajak, termasuk penerimaan kepabeaan dan cukai, mencapai Rp1.786,4 triliun. Nilai ini mengalami peningkatan 15,4 persen dari outlook APBN 2018 yang sebesar Rp1.548,5 triliun.

Pertumbuhan ini lebih tinggi ketimbang rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak 2014-2017, sebesar 11,1 persen. Pada 2014, penerimaan pajak tercatat senilai Rp1.146,9 triliun. “Kontribusi penerimaan pajak terhadap PDB terus meningkat, dari 74 persen di tahun 2014 menjadi 82,5 persen di tahun 2019,” ujar Sri Mulyani kepada wartawan, Rabu (31/10/2018).

Dengan kata lain, kebutuhan berutang untuk menambal APBN semakin kecil. Pembiayaan utang di tahun depan hanya Rp359,3 triliun, lebih kecil dari proyeksi kebutuhan tahun ini, sebesar Rp387,3 triliun.

“Kesehatan dan kemandirian APBN 2019 dicerminkan dengan keseimbangan primer yang semakin kecil menuju nol, serta defisit dan pembiayaan utang yang semakin menurun, sehingga rasio utang terkendali dalam batas aman,” tutur Sri Mulyani di DPR.

Selain memperbaiki struktur pendanaan APBN, kata Sri Mulyani, pemerintah juga mengarahkan belanja kementerian dan lembaga untuk mendukung sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, perlindungan sosial, agenda demokrasi, dan upaya menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan.

“Untuk anggaran pendidikan, pemerintah tetap mengalokasikan 20 persen dari APBN, yang diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas SDM. Kemudian, anggaran kesehatan 5 persen untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan penanganan stunting. Pemerintah juga melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan anggaran Rp415 triliun, naik 2,4 persen dari APBN 2018,” papar Sri Mulyani.

(Baca Juga: APBN 2019 Fokus Menjaga Ekonomi dan Sosial Masyarakat Hadapi Ketidakpastian Global)

Ekonom Deutsche Bank Heriyanto Irawan mengatakan di tengah banyaknya ketidakpastian di dalam dan luar negeri, pasar sangat mengapresiasi kebijakan fiskal pemerintah yang berhati-hati dan fokus terhadap dampak ekonomi.

“Yang paling menonjol adalah achievement dari pendapatan negara yang ditargetkan naik 14 persen untuk tahun 2018, sementara sampai dengan September sudah naik 19 persen dibandingkan periode sama di 2017,” ujar Heriyanto.

“Saya menduga, pertumbuhan tersebut berhubungan dengan kebijakan amnesti pajak beberapa tahun lalu, yang dibarengi dengan penyesuaian tax collection yang tidak membuat cemas dunia bisnis,” kata Heriyanto menambahkan. (Fox)